tyrayudiz

DEPOK - Presiden Joko Widodo ada di posisi dilematis dalam menyeleksi nama-nama menteri. Satu sisi ada delapan nama yang diberi catatan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), di sisi lain ada kepentingan partai koalisi pendukung.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Donni Edwin. Donni menambahkan banyak kekuatan politik lain yang menghambat Jokowi dalam memilih nama-nama menterinya.

"Intinya secara umum delapan nama terindikasi KPK tersebut kan sudah bermasalah. Hal itu harus menjadi konsistensi Jokowi walau tetap ada azas praduga tak bersalah dan ada kekuatan politik lain, ini ujian bagi Jokowi," kata Donni kepada Okezone, Jumat (24/10/2014) malam.

Salah satu nama yang disinyalir mendapatkan catatan merah dalah Rini Soemarno. Donni menambahkan dalam menyelidiki serta mengumpulkan bukti-bukti suatu kasus, KPK membutuhkan waktu lama bahkan hingga bertahun-tahun.

"Kalau kita lihat, kinerja KPK memang tahunan juga. Memang KPK sudah tahu ada indikasi korupsi misalnya, tetapi kan juga mempertimbangkan prioritas dan beban kerjanya," paparnya.

Sayangnya baik Jokowi maupun KPK tidak merilis nama-nama yang bermasalah. Publik pun tidak akan tahu jika Jokowi tetap menggunakan nama-nama yang bermasalah tersebut.

"Masalahnya kita kan enggak tahu delapan nama itu, publik enggak diberitahu. Kecuali dirilis atau dibocorkan, ini kan kita hanya berspekulasi," tandasnya.